Media Karya Tulis & Jurnalistik · MA Al-Maliki Sukodono Minggu, 22 November 2026

BENTENG YANG SERING DIUJI: PANCASILA, PESANTREN, DAN ISU MENJELANG MUSIM PENDAFTARAN

Opini

BENTENG YANG SERING DIUJI: PANCASILA, PESANTREN, DAN ISU MENJELANG MUSIM PENDAFTARAN

Pendahuluan: Kok Selalu Menjelang Pendaftaran, sih?

Setiap kali musim penerimaan siswa baru mendekat, ada pola yang terasa selalu melekat. Kabar buruk tentang pesantren datang bak gelombang: kekerasan, perundungan, pelecehan, sampai tuduhan bahwa santri diperlakukan seperti budak. Berita itu memenuhi jagat maya dan membuat para calon wali santri mulai bertanya-tanya, amankah anak saya di pesantren? Pola yang berulang pada waktu yang hampir sama terlalu rutin untuk begitu saja disebut kebetulan.

Pola tersebut membawa akibat yang nyata bagi banyak pihak. Karena berita buruk menyebar lebih cepat daripada klarifikasi, kepercayaan orang tua mudah goyah. Karena kepercayaan goyah, pesantren yang bersih ikut dicurigai, dan lembaga yang tidak bersalah menanggung beban yang bukan miliknya. Rantai sebab dan akibat inilah yang membuat isu menjelang pendaftaran tidak bisa dianggap sepele.

Beban itu terasa semakin berat bila kita menengok besarnya lembaga yang dipertaruhkan. Coba amati, apakah pesantren merupakan lembaga kecil di pinggiran dunia pendidikan? Wakil Menteri Agama menyebut jumlah pesantren di Indonesia kini lebih dari 42 ribu dengan hampir 11 juta santri, seperti yang saya kutip dari NU Online, 25 September 2025. Tak bisa dipungkiri bahwa dengan angka sebesar itu, mustahil tidak ada masalah sama sekali. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pantas seluruh pesantren dinilai dari segelintir kasus, dan jawabannya tentu tidak, sebab ukuran yang adil harus sebanding dengan besarnya lembaga yang dinilai.

Karena itulah esai ini ditulis. Sebagai alumni pesantren, saya tidak ingin menutup mata. Kasusnya memang ada dan harus ditindak, tetapi saya juga tidak ingin diam ketika ribuan pesantren yang mengabdi secara tulus ikut dicurigai. Esai ini menimbang persoalan tersebut dengan kacamata Pancasila dari tiga sisi sekaligus: keadilan bagi pesantren, introspeksi bagi pesantren itu sendiri, dan kehati-hatian bagi orang tua dalam memilih tempat belajar anaknya. Di sela-selanya, saya akan membahas tersendiri upaya membenturkan habaib dengan kiai, sebab di situlah persatuan paling diuji.

Ketika Layar Kaca Menggertak Hati Santri

Contoh paling segar dari gelombang itu datang dari layar televisi. Pada 13 Oktober 2025, program Xpose Uncensored di Trans7 menayangkan segmen negatif tentang Pondok Pesantren Lirboyo dan pengasuhnya, K.H. Anwar Manshur. Kalangan pesantren menilai penyajiannya tidak pantas terhadap kiai dan santri serta merupakan pencemaran nama baik secara terang-terangan. Pihak stasiun televisi kemudian mengakui bahwa bahan dari luar tidak diperiksa dengan cermat sebelum tayang (menurut JawaPos.com, 14 Oktober 2025), dan pimpinan grupnya mendatangi Lirboyo secara langsung sepuluh hari kemudian. Dari rangkaian peristiwa ini tampak bahwa satu tayangan saja cukup mengguncang hati ribuan santri dan alumni.

Guncangan itu segera berubah menjadi gerakan, dari kalangan terdekat hingga pemerintah daerah. Di tempat saya, Kabupaten Lumajang mengadakan aksi unjuk rasa yang diikuti oleh hampir semua alumni dari berbagai pesantren, mulai dari Lirboyo, Sidogiri, hingga pesantren lainnya. Aksi ini juga diikuti oleh jajaran PCNU Kabupaten Lumajang. Puncaknya, aksi tersebut dihadiri dan didukung langsung oleh Bupati Lumajang, Ibu Hj. Indah Amperawati, M.Si.

sumber gambar: https://www.pantura7.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG-20251018-WA0010.jpg

Pengakuan salah dan kunjungan pimpinan stasiun televisi memang patut dihargai. Namun, apakah permohonan maaf itu bisa menghapus citra yang telah tercoreng? Tidak semudah itu. Tayangan yang sudah ditonton jutaan orang tidak bisa ditarik kembali seperti menarik timba dari dalam sumur. Menurut saya, kepercayaan dan pandangan masyarakat yang belum mengenal pesantren pasti langsung menjadi negatif terhadap pesantren.

Di balik kerusakan citra itu, ada pelajaran yang lebih luas daripada sekadar kronologinya. Santri menghormati kiai bukan karena paksaan, melainkan karena adab yang ditanamkan setiap hari. Adab itu adalah buah dari ilmu yang setiap hari dirawat serta disirami dengan jerih payah santri, asatiz, dan kiai. Karena itu, serangan terhadap kiai terasa seperti serangan terhadap seluruh keluarga pesantren.

Rasa seperti diserang itu tidak muncul tanpa sebab. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana tayangan yang timpang membentuk kesan di kepala jutaan penonton. Seorang penulis opini menyebutnya sebagai masalah etika media, bukan sekadar salah redaksi, seperti yang saya baca dari NU Online, 21 Oktober 2025. Menurut saya sendiri, peristiwa ini bukan hanya pencemaran nama baik. Ia adalah peristiwa yang dibingkai (diframing) oleh kelompok tertentu yang tidak suka dengan pesantren dan bertujuan melemahkan pesantren yang merupakan benteng bangsa ini.

Kok bisa pesantren membentengi? Mari kita menoleh ke belakang untuk melihat sejarah. Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh K.H. Hasyim Asy’ari menggerakkan darah perjuangan bangsa Indonesia, dan Jenderal Mallaby juga direnggut oleh santri. Dahulu santri berdiri di garis depan menjaga kemerdekaan, dan sekarang pesantren masih menjaga generasi muda. Ketika pergaulan remaja sudah tidak begitu aman, di pesantren masih aman.

Menimbang dengan Lima Sila

Sejarah itulah yang membuat negara menempatkan pesantren pada posisi terhormat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengakui pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sebagai fungsinya. Hari Santri pada 22 Oktober ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 untuk mengenang Resolusi Jihad K.H. Hasyim Asy’ari, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jika pengakuan itu kita jadikan pegangan, kelima sila memberi kita ukuran yang jelas untuk menilai isu-isu yang beredar.

Ukuran pertama datang dari sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menuntut kita menghormati ruang beribadah. UUD 1945 Pasal 29 menjamin kebebasan beribadah menurut agama masing-masing. Pesantren adalah wadah umat Islam mewariskan agamanya, sehingga mencoreng nama baik pesantren sama saja dengan mempersempit ruang menjalankan keyakinan sesuai tata cara yang seharusnya diajarkan dalam agama. Pengajaran yang maksimal dapat dilakukan di pesantren.

Ruang beribadah yang terjaga harus dibarengi perlakuan yang adil, sebagaimana tuntutan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) melarang perlakuan diskriminatif. Berdasarkan ketentuan itu, tidak adil menghukum ribuan lembaga atas kesalahan segelintir orang. Namun, keadilan juga berlaku bagi korban, sebab santri yang dirugikan berhak dilindungi, siapa pun pelakunya. Adil kepada pesantren dan adil kepada santri tidak saling meniadakan.

Keadilan seperti itu hanya bisa bertahan bila bangsa tetap bersatu, dan di sinilah sila ketiga, Persatuan Indonesia, paling sering terusik. Yang paling sering saya lihat di media sosial adalah upaya membenturkan habaib dengan kiai. Padahal keduanya bersama-sama menjaga tradisi ahlussunnah wal jamaah di negeri ini. Isu yang mengadu domba antarkelompok pada akhirnya melemahkan persatuan, dan persoalan ini akan saya bahas lebih dalam pada bagian tersendiri.

Persatuan tidak dapat dijaga dengan emosi, tetapi dengan kebijaksanaan, sebagaimana sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Di era media sosial, hikmat berarti menahan jempol sejenak sebelum membagikan sesuatu. Kita perlu memastikan kevalidan data dan berita sebelum ikut-ikutan menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Potongan video yang viral belum tentu utuh dan belum tentu benar, sehingga kebijaksanaan dimulai dari kebiasaan memeriksa sebelum menyebarkan.

Pada akhirnya, kebijaksanaan itu bermuara pada sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jutaan keluarga dari berbagai lapisan menitipkan anaknya di pesantren. Keadilan sosial berarti memberi lembaga ini ruang tumbuh yang setara, bukan membiarkannya terus dicurigai. Namun, negara juga harus tetap menjamin keadilan bagi siapa pun, termasuk santri dan jajaran pesantren, dan jaminan itu menuntut kita berani menengok luka yang nyata.

Luka yang Nyata Tidak Boleh Ditutup-tutupi

Pada tahun 2026 muncul beberapa dugaan kekerasan seksual oleh pengasuh di sejumlah daerah, dan Kemenag merespons dengan mencabut izin terdaftar pesantren yang bersangkutan, misalnya di Pati seperti yang diberitakan Antara, 2026. Wakil Menteri Agama menyebut konsekuensinya berlapis: larangan menerima santri baru, penonaktifan pihak yang tahu tetapi diam, dan proses hukum bagi pelaku, seperti yang diberitakan Medcom.id, 15 Mei 2026. Menariknya, di Pekalongan, lembaga yang menjadi sorotan ternyata tidak memiliki izin atau tanda daftar pesantren. Dari semua itu jelas bahwa membela pesantren tidak sama dengan menutup mata.

Dua hal bisa kita simpulkan dari rangkaian kasus tersebut. Pertama, sikap tegas dari negara berdampak untuk melindungi pesantren yang bersih, sebab oknum tidak diberi ruang berlindung di balik nama pesantren. Kedua, publik perlu membedakan pesantren yang berizin dengan lembaga yang sekadar memakai label pesantren. Tanpa pembedaan itu, kesalahan satu lembaga akan terus ditimpakan kepada semuanya.

Pembedaan yang sama diperlukan ketika kita membicarakan perundungan. Menteri Agama Nasaruddin Umar berpendapat bahwa kasusnya tidak hanya lahir dari pesantren, tetapi pesantren kerap menjadi sasaran pemberitaan. Pendapat itu tidak menggugurkan tanggung jawab pesantren, dan ia juga bukan alasan untuk berlindung dari kritik. Namun, pendapat itu mengajak kita menimbang secara adil, sehingga pesantren tetap bertanggung jawab tanpa harus dihakimi secara serampangan.

Kritik yang adil memang berbeda dengan serangan yang berulang dari waktu ke waktu. Kritik yang adil menunjuk pelaku dan memperbaiki sistem, sedangkan serangan yang berulang justru menimpakan kesalahan kepada seluruh lembaga. Karena itu, wajar bila kita bertanya apa yang sebenarnya melatarbelakangi ramainya isu menjelang musim pendaftaran. Pertanyaan ini bukan untuk menolak kritik, melainkan untuk memahami arah isu.

Ada Apa di Balik Ramainya Isu?

Dugaan saya, ramainya isu menjelang musim pendaftaran ada kaitannya dengan persaingan antarlembaga pendidikan: ketika satu pihak diminati, pihak lain gelisah. Dugaan ini perlu diuji dengan data, dan data yang ada belum seragam. Kementerian Agama menyatakan peminat pesantren terus bertambah, seperti yang saya kutip dari Suara Surabaya, 2025. Sebaliknya, Kanwil Kemenag Kalimantan Timur mengakui peminat di wilayahnya turun karena sorotan kasus kekerasan, seperti pada RRI, 29 Juli 2026. Apa pun motif di balik isu itu, pengaruhnya terhadap kepercayaan orang tua terbukti nyata.

Karena motif belum pasti dan data belum seragam, sikap yang paling tepat adalah tabayun. Al-Qur’an dalam Surah Al-Hujurat ayat 6 memerintahkan kita memeriksa berita sebelum menerima dan bertindak lebih lanjut. Perintah ini berlaku bagi penyebar isu, dan berlaku pula bagi pembela yang ingin membalas. Pembelaan yang tidak teliti hanya akan melahirkan kesalahan baru.

Kewaspadaan yang dibarengi ketelitian itu tidak berarti kita menolak membaca pola. Sebagian orang, termasuk saya, menilai rentetan isu ini merupakan upaya melemahkan Islam di Indonesia. Isu itu mulai dari adu domba habaib dan kiai, tuduhan perbudakan di pesantren, hingga kekerasan. Pandangan ini masuk akal bila kita ingat posisi pesantren. Menurut penuturan K.H. Said Aqil Siroj, Habib Umar bin Hafidz pernah menyebut NU sebagai benteng ahlussunnah wal jamaah di Indonesia, seperti yang ditulis NU Online, 23 September 2019. Benteng yang dilemahkan kepercayaannya akan mudah ditembus.

Di antara semua isu itu, adu domba antara habaib dan kiai adalah yang paling berbahaya. Isu lain menyerang dari luar, sedangkan isu ini menanamkan kecurigaan di antara dua kelompok yang sama-sama menjaga benteng. Benteng yang diserang dari luar masih bisa dipertahankan oleh penjaganya, tetapi benteng yang penjaganya saling curiga akan runtuh dari dalam. Karena itu, hubungan habaib dan kiai layak dibahas tersendiri.

Habaib dan Kiai: Dua Sayap dari Satu Benteng

Untuk memahami hubungan itu, kita perlu terlebih dahulu mengenal siapa habaib. Habaib adalah sebutan bagi para keturunan Rasulullah saw. melalui putri beliau, Sayyidah Fatimah az-Zahra. Al-Qur’an menyebut kedudukan ahlul bait dalam QS. Al-Ahzab ayat 33, sedangkan QS. Asy-Syura ayat 23 oleh banyak ulama ditafsirkan sebagai perintah mencintai kerabat Nabi. Rasulullah saw. juga berpesan agar umat berpegang pada Kitabullah dan ahlul baitnya, sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Muslim. Dari tiga landasan ini tampak bahwa memuliakan habaib berpijak pada ajaran agama, bukan pada fanatisme nasab semata.

Kalau habaib dimuliakan karena kedekatannya dengan Rasulullah saw., kiai dihormati karena kedudukannya sebagai pewaris ilmu. Kiai merawat sanad keilmuan, mengajarkan kitab, dan membina santri dalam keseharian pesantren. Di banyak tempat, keduanya hadir dalam satu lingkungan yang sama: kiai mengajarkan ilmu, sementara habaib menjadi teladan akhlak yang menyambungkan umat dengan Rasulullah saw. Peran yang berbeda itu tidak bertentangan, justru saling melengkapi dalam menjaga tradisi ahlussunnah wal jamaah.

Bukti saling melengkapi itu terlihat dari ucapan para tokoh habaib sendiri. Habib Umar bin Hafidz, menurut penuturan K.H. Said Aqil Siroj, menyebut NU sebagai benteng ahlussunnah wal jamaah di Indonesia (NU Online, 23 September 2019). Habib Luthfi bin Yahya mengingatkan bahwa cinta kepada Nabi Muhammad saw. harus tampak dalam kemampuan menjaga kerukunan dan persatuan umat (NU Online, 5 Januari 2018). Kedua tokoh ini tidak sedang membangun jarak dengan kiai, melainkan merawat kebersamaan di antara pewaris Rasulullah saw. Dengan demikian, para habaib sendiri adalah penjaga persatuan.

Bila para habaib sendiri menjaga persatuan, siapa pun yang membenturkan mereka dengan kiai sebenarnya bertentangan dengan pesan mereka. Cinta kepada Nabi tidak akan tampak dalam sikap merendahkan kiai, sebagaimana penghormatan kepada kiai tidak akan tampak dalam sikap meremehkan habaib. Orang yang mengaku membela salah satunya sambil merendahkan yang lain justru mengkhianati nilai yang ia klaim bela. Maka adu domba ini lebih tepat disebut sebagai perusak persatuan daripada pembelaan terhadap siapa pun.

Kenyataan di lapangan pun menunjukkan bahwa persatuan itu sudah hidup dalam adab. Di banyak pesantren dan majelis, santri terbiasa menunduk hormat kepada kiai dan kepada habaib tanpa merasa harus memilih salah satunya. Mereka menimba ilmu dari yang satu dan meneladani akhlak dari yang lain, lalu membawa keduanya dalam doa dan keseharian. Dari kebiasaan sederhana itu tampak bahwa persatuan tidak perlu dibangun dari nol, tetapi cukup dijaga agar tidak dirusak oleh provokasi.

Menjaga itu berarti memegang prinsip yang jelas. Sikap kita memuliakan habaib sebagai keturunan Rasulullah saw. dan kiai sebagai pewaris ilmu, serta tidak mudah terpancing konten yang sengaja memecah belah. Penghormatan ini tidak berarti menutup mata terhadap oknum yang menyimpang, sebab yang kita jaga adalah kemuliaan akhlak dan ilmu, bukan sekadar nama dan gelar. Ketika konten yang memecah belah muncul, tabayun adalah penjaganya. Dengan dua sayap yang terawat, benteng pesantren akan tetap tegak, dan perawatan itu dimulai dari pesantren sendiri.

Pesan untuk Pesantren: Kepercayaan Itu Seperti Kaca

Perawatan benteng tidak cukup dengan pembelaan dari luar. Kepercayaan publik itu seperti kaca yang dibangun bertahun-tahun, lalu retak oleh satu benturan, dan kasus-kasus yang sudah kita bahas menunjukkan betapa mudahnya retakan itu muncul. Karena itu, pembelaan dari luar tidak akan cukup tanpa pembenahan dari dalam. Pijakannya sudah ada, yakni PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama.

Aturan itu perlu dihidupkan dalam keseharian pesantren, tidak sekadar tersimpan di arsip. Langkah yang bisa langsung dilakukan oleh setiap pesantren cukup sederhana: mengurus izin dan tanda daftar, menyediakan jalur pengaduan yang aman bagi santri, mengawasi asrama, tegas kepada pelaku siapa pun orangnya, dan terbuka kepada wali santri. Langkah-langkah ini selaras dengan adab pesantren sendiri, yaitu santri adalah amanah. Menutup-nutupi kesalahan hanya akan menumpuk bangkai yang pasti akan tercium busuknya.

Menolak menutup-nutupi berarti seluruh keluarga pesantren harus ikut menjaga. Wakil Menteri Agama menyebut konsekuensi bagi pihak yang tahu tetapi diam, dan pernyataan itu menunjukkan bahwa kesalahan satu orang bisa menjadi kesalahan bersama bila tidak ada yang berani bicara. Karena itu, pengasuh, ustaz, pengurus, dan santri senior perlu saling mengingatkan. Pembenahan akan kokoh bila tidak ada satu pun anggota keluarga pesantren yang memilih diam.

Pesan untuk Orang Tua: Pilih Gurunya, Baru Titipkan Anaknya

Pembenahan di dalam pesantren harus bertemu dengan kehati-hatian dari luar, yaitu dari orang tua. Isu-isu ini membawa pesan penting bagi orang tua: jangan asal menitipkan anak, baik ke pesantren maupun lembaga pendidikan lain. Dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim, Syekh Az-Zarnuji menjelaskan adab seorang penuntut ilmu dalam memilih ilmu, guru, dan teman. Beliau menganjurkan agar guru dipilih dengan teliti, yaitu yang paling berilmu, paling menjaga diri (wara’), dan lebih bijaksana. Pilihan itu dilakukan sebelum belajar, bukan sesudahnya, jangan sampai anak sudah berangkat baru kita sibuk bertanya siapa gurunya.

Kehati-hatian itu perlu diwujudkan dalam langkah praktis tanpa rasa takut berlebihan. Hal pertama adalah memastikan izinnya jelas, karena beberapa kasus terjadi di lembaga yang tidak berizin, termasuk kasus kekerasan di Kediri pada 2024 yang pesantrennya tidak memiliki izin operasional. Hal kedua adalah mengenali jajarannya: siapa kiainya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sanad keilmuannya, siapa saja tenaga pengajarnya, dan siapa saja pengurusnya. Izin yang jelas dan sosok pengasuh yang dikenal baik adalah dasar pertama sebelum menitipkan anak.

Dua pegangan berikutnya berkaitan dengan pengamatan langsung dan perlindungan. Hal ketiga adalah melihat langsung lingkungannya: datang ke pesantren, tanyai wali santri, alumni, serta warga sekitar, dan jangan hanya mengandalkan promosi atau berita viral. Hal keempat adalah memastikan ada sistem perlindungan. Orang tua dapat menanyakan bagaimana pengawasan dan pengaduan santri dijalankan, serta tetap menjaga komunikasi dengan anak setelah ia menetap di asrama.

Setelah empat pegangan itu terpenuhi, orang tua perlu memberi ruang bagi kepercayaan. Orang tua yang teliti sebelum memilih lalu mantap setelah menitipkan akan memberi ketenangan kepada anaknya dan menghormati gurunya. Sebaliknya, jika orang tua saja sudah berburuk sangka kepada guru, bagaimana santri bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Dengan begitu, ikhtiar memilih dan husnuzan setelah memilih berjalan bersama, tidak saling meniadakan.

Penutup

Dari seluruh uraian ini, tampak bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mencetak jutaan warga negara yang bukan hanya agamis, melainkan juga nasionalis. Oleh karena itu, pesantren bukan sekadar pabrik yang mencetak generasi mulia, melainkan sebuah benteng. Benteng itu perlu dirawat dan dikembangkan, termasuk oleh habaib dan kiai yang bersatu menjaganya. Merawat benteng berarti memperhatikan siapa yang berdiri paling dekat di dalamnya.

Mereka yang berdiri paling dekat itu adalah para pendidik di pesantren, dan kesejahteraan mereka perlu diperhatikan oleh semua pihak, baik wali murid, yayasan, maupun pemerintah. Selama ini keadilan jarang mereka dapatkan. Mereka dituntut untuk profesional dan maksimal dalam memberikan layanan, tetapi terkadang mereka terabaikan. Dari kenyataan itu dapat disimpulkan bahwa keadilan bagi pesantren harus mencakup keadilan bagi para pendidiknya.

Menjaga pesantren pada akhirnya adalah tanggung jawab bersama, dan setiap pihak memegang bagiannya. Bagi pelaku framing, framing negatif terhadap siapa pun merupakan pelanggaran yang harus diproses secara hukum. Meskipun pelaku telah meminta maaf, hal itu tidak akan mudah menghapus efek framing yang sudah tersebar, sehingga harus ada efek jera yang diterima oleh pelaku. Bagi pesantren, pembenahan dari dalam adalah syarat menjaga kepercayaan, sedangkan bagi habaib dan kiai, kebersamaan adalah cara terbaik menjaga benteng. Bagi orang tua, memilih dengan teliti sebelum menitipkan anak adalah bagian dari ikhtiar, sebagaimana diajarkan dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim.

======================

Daftar Pustaka

Antara. (2026). Kemenag cabut izin Ponpes Ndolo Kusumo, tak boleh terima santri baru. https://www.antaranews.com/berita/5567497/kemenag-cabut-izin-ponpes-ndolo-kusumo-tak-boleh-terima-santri-baru

Al-Qur'an al-Karim. QS. Al-Hujurat: 6.

Az-Zarnuji. (t.t.). Ta'lim al-Muta'allim Thariq at-Ta'allum. (Bab tentang memilih ilmu, guru, dan teman.)

JawaPos.com. (2025, 14 Oktober). Trans7 akui kesalahan dalam tayangan yang melecehkan kiai dan pesantren.

https://www.jawapos.com/nasional/2510140436/trans7-akui-kesalahan-dalam-tayangan-yang-melecehkan-kiai-dan-pesantren

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penetapan Hari Santri.

Medcom.id. (2026, 15 Mei). Kemenag cabut izin pesantren berkasus kekerasan seksual, tak boleh terima santri baru. https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/Gbm0a6PN-kemenag-cabut-izin-pesantren-berkasus-kekerasan-seksuall-tak-boleh-terima-santri-baru

Metro TV. (2026, 27 Mei). Kemenag tegaskan pesantren harus ramah anak dan bebas kekerasan seksual. https://www.metrotvnews.com/read/Ky6C5Yqz-kemenag-tegaskan-pesantren-harus-ramah-anak-dan-bebas-kekerasan-seksual

NU Online. (2018, 5 Januari). Habib Luthfi: Cinta Nabi SAW, harus mampu jaga kerukunan dan persatuan. https://nu.or.id/nasional/habib-luthfi-cinta-nabi-saw-harus-mampu-jaga-kerukunan-dan-persatuan-JpHUx

NU Online. (2019, 23 September). Bincang bareng Habib Umar, Kiai Said: Beliau sangat mendoakan NU. https://nu.or.id/nasional/bincang-bareng-habib-umar-kiai-said-beliau-sangat-mendoakan-nu-wiGGT

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 29.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Bagikan via WhatsApp Kembali ke beranda

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.